Tak Ada Kompromi Batas

Kompas.com
Rabu, 12 Oktober 2011 | 01:37 WIB

Jakarta, Kompas - Indonesia tidak akan menoleransi tindakan negara lain yang mengancam kedaulatan, termasuk menggeser tapal batas. ”Tidak ada kompromi soal kedaulatan,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Selasa (11/10).

Namun, menurut Julian, sampai sejauh ini, kabar Malaysia menggeser tapal batas di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat, tidak benar. ”Kalau benar ada upaya menggeser tapal batas, tentu kita akan mengambil tindakan,” katanya di Istana Presiden.

Julian menuturkan, pergeseran secara sengaja tapal batas oleh pihak Malaysia tidak teridentifikasi, kecuali mungkin karena tapal itu tidak terlihat akibat abrasi air laut. ”Jelas, bukan karena ketidaksengajaan,” katanya.

Namun, DPR bersikukuh ada pelanggaran batas. Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin menegaskan, dirinya punya bukti akurat tentang pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di Kalimantan Barat itu. ”Saya punya data akurat dari lapangan. Saya lama menjadi sekretaris militer dan mengetahui betul persoalan yang ada di lapangan,” katanya.

Menurut Tb Hasanuddin, informasi lapangan tersebut sebagian diperoleh dari aparat pemerintah dan warga yang hidup di sepanjang perbatasan. Pihaknya siap membuka data itu dalam forum terbuka bersama pemerintah.

DPR pun, ujar anggota DPR, Hilmy Fauzi, siap meninjau ke Tanjung Datu dan Camar Bulan. ”Dalam pekan ini, kami turun ke lapangan,” kata Hilmy.

Hal sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. ”Tanjung Datu dan Camar Bulan telah lama menjadi wilayah administratif Kalimantan Barat. Jika Menko Polhukam punya data lain, tidak apa. Tugas kami melakukan pengecekan,” ujarnya.

Tb Hasanuddin juga membenarkan ada eksodus besar-besaran warga Kalbar di daerah terisolasi ke Sarawak untuk mencari penghidupan yang lebih baik. ”Saya sudah laporkan kepada pemerintah beberapa tahun lalu, tetapi tidak ada respons,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto tidak menjawab pertanyaan tentang eksodus warga Kalbar ke Sarawak dalam jumpa pers yang sebagian besar membahas dugaan pelanggaran batas oleh Malaysia.

”Kami terbuka. Kalau data kami dibutuhkan, kita bisa ke lapangan bersama,” kata Tb Hasanuddin. Ia berharap pemerintah tidak menanggapi data temuannya secara emosional, tetapi menggunakannya sebagai bahan untuk perundingan selanjutnya.

Anggota Komisi I lainnya, Tjahjo Kumolo, di Solo, Jawa Tengah, mengatakan, ”Mengapa Menko Polhukam, Mendagri, dan Menlu seperti berlomba-lomba membantah tak ada pencaplokan wilayah. Seharusnya yang membantah Pemerintah Malaysia.”

Menurut Tjahjo, pemerintah harus mengusut skandal pergeseran perbatasan Indonesia-Malaysia itu. ”Gubernur (Kalbar) mengakui ada sekian ribu meter persegi tanah yang bergeser. Mengapa bisa bergeser dan apakah secara kebetulan daerah yang kini berada di wilayah Malaysia itu merupakan wilayah tambang terbaik batubara kita?” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno menyatakan, TNI AL tetap mengikuti traktat yang dibuat Belanda. Tidak ada masalah berkaitan dengan perbatasan laut. Menurut traktat itu, suar yang menjadi batas untuk di tengah laut. Dari situ ditarik garis ke pangkalan di darat. ”Suar yang kita bangun tahun 1978 masih tetap, dan suar Malaysia yang dua itu juga ada,” katanya seraya menyatakan, ada Pos TNI AL di Tanjung Datu dijaga 15 personel.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin meralat pernyataan sebelumnya bahwa wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu tergolong outstanding boundary problems (OBP) atau daerah yang masih bermasalah. Berdasarkan perjanjian 1978, Tanjung Datu tidak berstatus OBP lagi.

Dugaan adanya kelalaian Pemerintah Indonesia menjaga Camar Bulan dan Tanjung Datu itu, menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, merupakan peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius menyelesaikan masalah batas negara. Itu karena selama ini pemerintah terkesan menjadikan persoalan batas wilayah sebagai masalah biasa.

Bisa negosiasi ulang

Namun, sesungguhnya, menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah bisa menegosiasi ulang isi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) 1978 dengan Malaysia terkait dengan OBP Tanjung Datu yang terdapat Dusun Camar Bulan. Pemerintah bisa mengajukan keberatan terhadap isi kesepahaman itu karena nota kesepahaman itu belum menjadi perjanjian internasional di antara dua negara.

”Pemerintah tidak perlu defensif. Pemerintah justru bisa memanfaatkan kondisi saat ini untuk berunding kembali dengan Malaysia. Pemerintah tak perlu memaksakan diri menggunakan MoU 1978 karena perjanjian internasional perlu mendapatkan ratifikasi DPR. Dalam posisi DPR sekarang, perjanjian itu tidak akan disahkan DPR,” katanya.

Secara hukum internasional, tambah Hikmahanto, OBP Tanjung Batu yang telah dituangkan dalam kesepahaman 1978 belum mengikat kedua negara. Ada tiga alasan yang mendasari, yakni titik-titik alam OBP belum dituangkan dalam perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia. MoU itu hanya mengidentifikasi berdasarkan survei secara teknis yang seharusnya ditindaklanjuti dengan perjanjian perbatasan.

Kedua, Pasal 10 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang menyangkut penetapan batas harus mendapatkan pengesahan dari DPR. Ketiga, dalam perundingan perbatasan apa pun kesepakatan yang dibuat tim teknis sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak diterima oleh lembaga tinggi negara masing-masing.

Sementara itu, masyarakat Kampung Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, diminta tetap beraktivitas seperti biasa, termasuk di lahan yang diklaim oleh Malaysia, karena kawasan itu masih masuk dalam peta Indonesia. Memang, ujar Wakil Bupati Sambas Pabali Musa, Selasa, aktivitas masyarakat itu tidak bisa dilakukan menyeluruh. Jumlah penduduk Camar Bulan hanya sekitar 100 keluarga.

(AHA/EKI/ABK/PRA/EDN/ATO/ONG/LKT/ANA/NWO)