Dewan Akan Tinjau Perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Batu

Kamis, 13/10/2011 - 05:48
http://www.pikiran-rakyat.com/node/161722

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memastikan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung kondisi lapangan Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (14/10) hingga Minggu (16/10). Selain dari Komisi I DPR kunjungan tersebut rencananya juga akan dilakukan bersama dengan Komisi II DPR yang membidangi dalam negeri.

"Kita ingin memverifikasi informasi itu. Setelah kita tinjau lapangan dan data serta fakta sudah kita kumpulkan, baru nanti kita akan undang pihak pemerintah, seperti Kemenlu, Kemenhan, Mendagri selaku ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk membicarakan masalah itu," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10).

Peninjauan lapangan itu, menurut Mahfudz, diperlukan mengingat adanya bantahan dari pemerintah terkait bergesernya patok batas negara. Menurut Menkopolkam Djoko Suyanto sebelumnya, tidak ada pergeseran, apalagi pencaplokan patok perbatasan di batas wilayah antara Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat. Wilayah Indonesia menurutnya tak akan dicaplok karena sudah jelas titik-titik koordinat perbatasannya. “Kalau memang Menkopolhukam punya data lain ya tidak apa-apa. Tugas kita kan melakukan cek and ricek,” ucapnya.

Politikus PKS ini menuturkan, kunjungan lapangan itu memang harus dilakukan untuk menindaklanjuti temuan informasi intelijen yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin. Berdasarkan informasi yang didukung bukti foto, Malaysia memang telah membangun taman nasional serta budidaya penyu di lokasi tersebut.

Pada kesempatan lain, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1978 terkait Outstanding Boundary Problems (OBP) Tanjung Datu yang saat ini dipermasalahkan Komisi I DPR maka pemerintah perlu melihat di lapangan apakah Malaysia telah membuat patok-patok sesuai koordinat yang ada dalam MoU 1978.

“Bila sudah dilakukan pemasangan patok oleh Malaysia maka Pemerintah harus tegas meminta dibongkar patok-patok tersebut. Hal ini karena koordinat yang telah disepakati dalam MoU 1978 belum mengikat dan menjadi referensi perbatasan di OBP Tanjung Datu,” ujarnya.

Menurut Hikmahanto, pemerintah harus meminta pemerintah Malaysia untuk menghormati status quo dan menganggap belum ada yang konklusif terkait dengan koordinat perbatasan. Oleh karena itu, kata dia, patok harus dibongkar.

Ia menegaskan, MoU itu bukanlah perjanjian perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, bahkan MoU belum pernah disahkan oleh DPR. Menurut UU Perjanjian Internasional terkait perjanjian tapal batas untuk berlaku efektif maka harus ada pengesahan DPR.

Hal kedua yang harus dilakukan pemerintah yaitu meminta agar Malaysia bersedia untuk melakukan survei dan merundingkan kembali titik-titik koordinat karena ada perkembangan di Indonesia yang tidak memungkinkan koordinat-koordinat tersebut dijadikan dasar bagi perjanjian perbatasan kedua negara. “Koordinat yang disepakati MoU 1978 sudah dapat dipastikan akan ditolak oleh publik dan DPR,” ucapnya.

Jika pemerintah Malaysia menolak untuk merundingkan kembali maka pemerintah Indonesia sebaiknya juga tidak melakukan sesuatu apapun. Pemerintah tidak perlu merengek untuk dibuka kembali perundingan dan pasti akan membuat masalah menjadi mengambang tanpa penyelesaian dalam waktu dekat. Akan tetapi, hal itu dinilai lebih baik daripada disepakati MoU 1978 sebagai titik koordinat perbatasan negara. Dengan diambangkan maka Indonesia akan tetap bisa mengklaim kedaulatan di OBP Tanjung Datu. (A-156/das)***