21.11
Anday View Jasel's Future
Polhukam / Jumat, 14 Oktober 2011 13:32 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia tidak menyerah dan mengalah dengan Malaysia terkait nota kesepahaman (MoU) 1978 soal perbatasan kedua negara. DPR menunggu sikap pemerintah, apakah akan mengajukan masalah Camar Bulan dan Tanjung Datu dalam Outstanding Border Problem 10 atau tidak.
"Kalau ingin mengajukannya seperti apa? Sikap politiknya seperti apa?" tanya Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/10). Menurut Mahfudz, TNI sendiri berpegang pada MoU Semarang, 1978, karena mengacu pada data dan dokumen yang dimiliki Indonesia. TNI dalam posisi mendukung dispute atau perbedaan daerah dimasukan dalam OBP, sama dengan sikap DPR.
"Kami justru ingin menekankan pada pemerintah untuk tidak menyerah dan tidak mengalah. Ini harus diperjuangkan, jangan sampai mengatakan ini sudah selesai karena itu juga yang dikatakan Pemerintah Malasyia. Padahal, belum tuntas," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mahfudz menambahkan, Komisi I DPR tetap akan ke perbatasan untuk memberi dukungan kepada TNI. DPR akan mengusahakan penambahan pasukan dan logistik hingga kenaikan anggaran di perbatasan.
DPR meminta TNI tetap melakukan kontrol pengamanan, jika pendekatan pembangunan di perbatasan belum mampu dilaksanakan Indonesia. Yang jelas, jangan sampai lepas dua-duanya. "Itu nanti dimanfaatkan negara-negara tetangga," tandas Mahfudz.(Andhini)
"Kalau ingin mengajukannya seperti apa? Sikap politiknya seperti apa?" tanya Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/10). Menurut Mahfudz, TNI sendiri berpegang pada MoU Semarang, 1978, karena mengacu pada data dan dokumen yang dimiliki Indonesia. TNI dalam posisi mendukung dispute atau perbedaan daerah dimasukan dalam OBP, sama dengan sikap DPR.
"Kami justru ingin menekankan pada pemerintah untuk tidak menyerah dan tidak mengalah. Ini harus diperjuangkan, jangan sampai mengatakan ini sudah selesai karena itu juga yang dikatakan Pemerintah Malasyia. Padahal, belum tuntas," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mahfudz menambahkan, Komisi I DPR tetap akan ke perbatasan untuk memberi dukungan kepada TNI. DPR akan mengusahakan penambahan pasukan dan logistik hingga kenaikan anggaran di perbatasan.
DPR meminta TNI tetap melakukan kontrol pengamanan, jika pendekatan pembangunan di perbatasan belum mampu dilaksanakan Indonesia. Yang jelas, jangan sampai lepas dua-duanya. "Itu nanti dimanfaatkan negara-negara tetangga," tandas Mahfudz.(Andhini)
0 komentar:
Posting Komentar